Jelajahi Keindahan Ujung Kulon, Banten Tawarkan Pengalaman Wisata Alam Kelas Dunia

Provinsi Banten menawarkan pengalaman wisata alam kelas dunia melalui keindahan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), kawasan konservasi yang telah ditetapkan sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO. Beragam destinasi eksotis mulai dari Pulau Peucang, Pulau Handeuleum, Pulau Panaitan, hingga Karang Copong menjadi daya tarik yang memadukan keindahan alam, keanekaragaman hayati, dan petualangan wisata yang berkesan.

Untuk memperkenalkan potensi tersebut kepada masyarakat luas, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten Eli Susiyanti bersama mitra pariwisata melakukan eksplorasi sejumlah destinasi unggulan di kawasan TNUK. Kegiatan itu menjadi bagian dari upaya memperkuat promosi wisata di Provinsi Banten sebagai destinasi ekowisata unggulan nasional dan internasional.

Eli mengatakan, kunjungan tersebut bertujuan untuk memperkenalkan lebih luas kekayaan wisata alam kepada masyarakat Indonesia maupun wisatawan mancanegara.

“Banten memiliki potensi wisata alam yang luar biasa dan tidak pernah kehabisan destinasi menarik untuk dikunjungi,” kata Eli Susiyanti, di Pulau Peucang, Kabupaten Pandeglang, Minggu (7/6/2026).

Menurut Eli, perjalanan eksplorasi dimulai dari Pulau Handeuleum yang menawarkan pengalaman wisata alam berupa tracking di kawasan mangrove serta pengamatan satwa liar yang hidup di habitat alaminya.

“Pulau Handeuleum kami melihat kawasan mangrove yang indah, menikmati wisata tracking, serta menyaksikan berbagai satwa liar yang menjadi kekayaan biodiversitas Ujung Kulon,” ujarnya.

Perjalanan kemudian dilanjutkan ke Pulau Panaitan. Rombongan menginap selama satu malam untuk menikmati berbagai aktivitas wisata yang menjadi daya tarik pulau tersebut.

“Kemudian berlanjut ke Pulau Panaitan. di sana untuk mengeksplorasi keindahannya. Kami juga sempat melakukan surfing serta menikmati panorama sunrise dan sunset yang sangat memukau,” ungkap Eli.

Eksplorasi selanjutnya dilakukan ke sejumlah destinasi ikonik lainnya, termasuk Pulau Peucang yang terkenal dengan pantai berpasir putih dan satwa liarnya, Karang Copong dengan pemandangan tebing karang yang eksotis, hingga Pulau Bocaan yang menawarkan keindahan alam yang masih sangat asri.

Eli berharap semakin banyak wisatawan yang berkunjung ke kawasan Taman Nasional Ujung Kulon dan menikmati keindahan alamnya. Namun demikian, ia mengingatkan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan selama berwisata.

“Taman Nasional Ujung Kulon seluruh alamnya sangat indah dan layak dikunjungi. Datanglah ke Banten, namun dengan catatan bahwa alam Banten yang indah ini harus kita jaga bersama dan jangan sampai dicemari,” tegasnya.

Sementara itu, salah seorang wisatawan asal Bekasi, Jawa Barat, Dinda yang datang bersama kerabatnya Ade mengaku terkesan dengan keindahan Pulau Peucang yang untuk pertama kalinya ia kunjungi.

“Ini pertama kali saya ke Pulau Peucang. Seru dan keren banget. Saat sampai di sini ternyata pemandangannya benar-benar seindah yang saya lihat di media sosial. Banyak satwa liar yang bisa dilihat langsung di habitatnya,” kata Dinda.

Ia mengaku pengalaman berwisata di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon memberikan kesan yang mendalam dan membuatnya ingin kembali berkunjung.

“Lokasinya ternyata sebagus yang ada di media sosial, bahkan lebih indah. Sepertinya kami akan kembali lagi ke sini,” ujarnya.

Taman Nasional Ujung Kulon merupakan kawasan konservasi yang berada di ujung barat Pulau Jawa dan menjadi habitat terakhir badak cula satu di dunia. Kawasan ini juga dikenal memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, pantai-pantai eksotis, hutan tropis yang masih alami, serta gugusan pulau yang menjadi daya tarik wisata unggulan Provinsi Banten. (RED).

Wagub Dimyati Arahkan Duta Pariwisata Angkat Potensi Wisata Banten

Wakil Gubernur Banten A. Dimyati Natakusumah, Bersama Para Duta Pariwisata Banten 2026, Saat Membuka Grand Final Duta Pariwisata Banten 2026.

Wakil Gubernur (Wagub) Banten Achmad Dimyati Natakusumah meminta para Duta Pariwisata Banten 2026 untuk aktif mempromosikan potensi wisata yang belum tereksplorasi sekaligus menghadapi tantangan dalam pelestarian budaya daerah. Dimyati juga mengajak para Duta Pariwisata untuk berkolaborasi bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.

Hal itu disampaikan saat membuka Grand Final Duta Pariwisata Banten 2026 di Gedung Serba Guna (GSG) Kecamatan Sindangjaya, Kabupaten Tangerang, Sabtu (2/5/2026).

“Banten ini kaya. Banyak potensi wisata yang belum tereksplorasi. Ini menjadi tantangan kita bersama untuk menggali, mengenalkan, sekaligus mempromosikannya kepada masyarakat luas,” ujar Dimyati.

Didampingi Kepala Dinas Pariwisata Ely Susiyanti, ia menegaskan bahwa peran duta pariwisata harus adaptif dengan perkembangan zaman, termasuk memanfaatkan berbagai platform komunikasi.

“Para duta pariwisata harus bisa mempromosikan wisata, baik yang unggulan maupun yang belum tereksplorasi, bisa melalui media massa, media sosial, atau lewat forum-forum resmi. Jadilah duta pariwisata yang aktif dalam menyampaikan potensi daerah,” katanya.

Menurut Dimyati, langkah tersebut penting agar promosi pariwisata Banten semakin luas dan mampu menjangkau berbagai kalangan, baik di tingkat nasional maupun internasional.

“Selain promosi, tantangan lainnya adalah bagaimana menjaga dan melestarikan budaya kita. Ini harus berjalan beriringan,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya kemampuan komunikasi, profesionalisme, serta penguasaan bahasa asing bagi para duta agar mampu menyampaikan informasi secara efektif.

“Manfaatkan ajang ini untuk membangun jejaring dan menambah wawasan, termasuk menggali potensi wisata yang belum banyak dikenal,” katanya.

Dimyati mengapresiasi keterlibatan putra-putri asli Banten dalam ajang tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat promosi daerah berbasis kearifan lokal, termasuk memperkenalkan budaya dan busana khas seperti kebaya dan batik Banten.

Ia berharap kegiatan tersebut memberikan dampak nyata bagi pengembangan pariwisata dan pelestarian budaya di Provinsi Banten.

Pemilihan Duta Pariwisata Banten 2026 ini diinisiasi oleh Duta Pariwisata Indonesia Yayasan Abhiyya Parama Mavendra sebagai upaya mendorong generasi muda berperan aktif dalam mengembangkan potensi wisata dan menjaga warisan budaya daerah.

Sementara itu, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah VIII Banten, Swedhi Hananta, mengapresiasi terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya, grand final bukan akhir, melainkan awal bagi para peserta untuk terus bergerak mempromosikan.

"Termasuk melestarikan kekayaan budaya serta pariwisata Banten," pungkasnya.

(Adv).

Strategi Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Papua

Oleh : Rebecca Marian

 

Papua, sebagai salah satu provinsi dengan sumber daya alam yang melimpah, memiliki potensi besar untuk berkembang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Namun, potensi ini sering kali belum termanfaatkan secara optimal. Untuk itu, diperlukan strategi pembangunan ekonomi yang tepat guna memastikan peningkatan kesejahteraan lokal. 

Salah satu langkah awal yang krusial dalam pembangunan ekonomi Papua adalah pengembangan infrastruktur. Infrastruktur yang memadai, seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara, akan mempermudah akses ke berbagai wilayah di Papua. Dengan adanya infrastruktur yang baik, distribusi barang dan jasa menjadi lebih efisien, yang pada gilirannya akan mendukung pertumbuhan ekonomi. Selain itu, infrastruktur yang baik juga akan menarik investasi dari luar, yang akan membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat. 

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), John Wempi Wetipo mengatakan pemerintah konsisten mengawal percepatan pembangunan di Provinsi Papua Pegunungan. Percepatan pembangunan di Provinsi Papua Pegunungan terus dilakukan dengan mengimplementasikan berbagai program dan kebijakan yang berfokus pada peningkatan infrastruktur, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat.  

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah pusat dan daerah telah bekerja sama untuk memperbaiki akses transportasi dengan membangun jalan raya, jembatan, dan bandara di wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau. Upaya ini bertujuan untuk mempermudah distribusi barang dan jasa serta membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat lokal untuk terhubung dengan daerah lain. Selain itu, program pendidikan dan pelatihan keterampilan juga terus ditingkatkan untuk memberdayakan sumber daya manusia lokal, memastikan bahwa mereka memiliki kemampuan yang diperlukan untuk berkontribusi pada pembangunan daerah mereka sendiri. 

Dalam rangka memastikan percepatan pembangunan yang berkelanjutan, pemerintah juga memperhatikan aspek sosial dan ekonomi masyarakat Papua Pegunungan. Berbagai inisiatif telah diluncurkan untuk mendukung pengembangan ekonomi lokal, termasuk pemberian bantuan modal bagi usaha kecil dan menengah, serta pengembangan sektor pertanian dan pariwisata berbasis komunitas. Pemerintah juga berfokus pada peningkatan layanan kesehatan dan fasilitas publik untuk memastikan bahwa manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.  

Selain itu, pengembangan sumber daya manusia (SDM) juga merupakan strategi penting dalam pembangunan ekonomi Papua. Pendidikan dan pelatihan vokasional harus ditingkatkan untuk memastikan bahwa masyarakat Papua memiliki keterampilan yang diperlukan untuk bersaing di pasar kerja. Program-program pelatihan yang relevan dengan kebutuhan industri lokal, seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata, akan membantu masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan berkontribusi pada perekonomian daerah. 

Ketua Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Kota Sorong, Yarli mengatakan banyak sektor di Papua yang dapat dikembangkan dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. selama ini, masyarakat Papua dinilai masih kesulitan mengurus sertifikat halal, izin BPOM dan perizinan lainnya. Oleh karena itu, IWAPI Kota Sorong terus melakukan pendampingan agar produk UMKM Papua dapat dikenal dan diterima masyarakat sehingga nanti dapat masuk ke pasar Internasional. Selain itu, diversifikasi ekonomi juga terus didorong. 

Papua memiliki lahan yang subur dan perairan yang kaya akan ikan dan hasil laut lainnya. Diversifikasi ekonomi melalui pengembangan sektor pertanian dan perikanan dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Pertanian berbasis komunitas dan budidaya ikan dapat didorong dengan memberikan pelatihan dan bantuan teknologi kepada petani dan nelayan lokal. Selain itu, pengembangan industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan dapat menambah nilai produk yang dihasilkan, sehingga memberikan keuntungan yang lebih besar bagi masyarakat. Dengan diversifikasi ekonomi, risiko ketergantungan pada satu sektor akan berkurang, dan akan ada lebih banyak peluang untuk menciptakan lapangan kerja baru. 

Papua memiliki keindahan alam yang luar biasa dan kekayaan budaya yang unik, yang dapat menjadi daya tarik wisata. Pengembangan pariwisata berbasis komunitas dapat menjadi strategi efektif untuk meningkatkan kesejahteraan lokal. Dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan objek wisata, pendapatan dari sektor pariwisata dapat langsung dirasakan oleh masyarakat setempat. Selain itu, pariwisata berbasis komunitas juga dapat membantu melestarikan budaya dan tradisi lokal.

Pembangunan ekonomi Papua memerlukan kerja sama yang erat antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan ini akan memastikan bahwa program-program pembangunan berjalan dengan efektif dan berkelanjutan. Pemerintah harus berperan sebagai fasilitator dan regulator, sementara sektor swasta dan masyarakat berperan dalam pelaksanaan program-program tersebut.

Pembangunan ekonomi Papua memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terpadu. Pengembangan infrastruktur, pemberdayaan sumber daya manusia, diversifikasi ekonomi, peningkatan akses terhadap modal, pengembangan pariwisata berbasis komunitas, dan peningkatan kerja sama antar-pemangku kepentingan adalah beberapa strategi yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan kesejahteraan lokal. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan Papua dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya secara signifikan. 

Implementasi strategi-strategi ini membutuhkan komitmen dan kerja keras dari semua pihak, namun hasilnya akan sangat berarti bagi masa depan Papua. Sebagai kontributor, kita semua memiliki peran penting dalam mendukung dan mengawal pembangunan ekonomi di Papua agar mencapai tujuannya.*

*) Mahasiswa Papua tinggal di Jakarta

Januari 2024, Inflasi Provinsi Banten Terkendali di 2,59 Persen

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten Faizal Anwar saat merilis Berita Resmi Statistik Provinsi Banten terkait Perkembangan Inflasi/Indeks Harga Konsumen Januari 2024 di Aula Lantai 2 BPS Provinsi Banten, KP3B Curug, Kota Serang.

SERANG - Inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Banten pada Januari 2024 sebesar 2,59 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 104,60. Untuk tahun 2024 ini, tingkat inflasi di Provinsi Banten merupakan gabungan tingkat inflasi Kota Serang, Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang.

Demikian disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten Faizal Anwar saat merilis Berita Resmi Statistik Provinsi Banten terkait Perkembangan Inflasi/Indeks Harga Konsumen Januari 2024 di Aula Lantai 2 BPS Provinsi Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Kamis (1/2/2024).

"Tingkat deflasi month to month (m-to-m) dan tingkat deflasi year to date (y-to-d) Provinsi Banten bulan Januari 2024 masing-masing sebesar 0,04 persen," ungkapnya.

Selanjutnya, Faizal menyampaikan untuk komoditas yang dominan memberikan andil inflasi y-on-y pada Januari 2024, antara lain beras, tomat, daging ayam ras, cabai merah, Sigaret Kretek Mesin (SKM), bawang putih, upah asisten rumah tangga, angkutan antar kota, Sigaret Kretek Tangan (SKT), emas perhiasan, Sigaret Putih Mesin (SPM) dan lainnya.

Sementara, untuk komoditas yang memberikan andil deflasi secara y-on-y, antara lain telur ayam ras, bawang merah, minyak goreng, cumi-cumi dan jeruk.

"Ini kelompok yang menjadi perhatian masyarakat," katanya.

Selain itu, Faizal mengatakan Pemerintah Provinsi Banten terus melakukan upaya-upaya dalam menjaga stabilitas inflasi di Provinsi Banten.

"Ini sebagai upaya pemerintah bisa menstabilkan harga," imbuhnya.

Dikatakan, dalam penghitungan tingkat inflasi pada tahun ini, Provinsi Banten menggabungkan tingkat inflasi Kota Serang, Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang.

"Sebelumnya, kita menggunakan gabungan dari 3 kota di Provinsi Banten. Tetapi setelah ada Survei Biaya Hidup (SBH) tahun 2022, terdapat penambahan untuk Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak," pungkasnya. (Syh/Red)

Sambut Kehadiran Pj Gubernur Banten Al Muktabar di Seren Taun Cisungsang, Abah Usep Ikatkan Totopong

 

Pj Gubernur Banten Al Muktabar, menghadiri Upacara Adat Seren Taun  2023 Kasepuhan Cisungsang, Desa Cisungsang Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak.

Pj Gubernur Banten Al Muktabar, menghadiri Upacara Adat Seren Taun  2023 Kasepuhan Cisungsang, Desa Cisungsang Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak. Kedatangan Pj Gubernur Banten Al Muktabar disambut antusias ribuan masyarakat yang datang dari berbagai wilayah di Lebak dan warga berbagai Kasepuhan  di Banten Kidul dan Jawa Barat. Al Muktabar berjalan sekitar 500 meter menuju kediaman Pupuhu  Kasepuhan Cisungsang Abah Usep Suyatma menembus ribuan masyarakat. Selama perjalanan Al Muktabar diiringi musik tradisional tutunggulan dan rampak bedug. 

Kehadiran Pj Gubernur Banten Al Muktabar disambut langsung Pupuhu Kasepuhan Cisungsang Abah Usep Suyatma. Dalam prosesi penyambutan tersebut, Abah Usep mengikatkan totopong (iket kepala) kepada Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar. Selanjutnya, Al Muktabar disuguhi Tarian Tatanen yang dibawakan para muda-mudi Kasepuhan Cisungsang.

Al Muktabar, Abah Usep beserta tamu undangan kemudian menduduki panggung utama untuk melaksanakan Ritual Adat Seren Taun Kasepuhan Cisungsang.  Sebelumnya, dilaksanakan Parade Budaya antara lain karnaval warga Kasepuhan Cisungsang dengan menggunakan pakaian adat, diringi kemudian kesenian rengkong, angklung buhun dan dog dog lojor. Dan, terakhir karnaval masyarakat adat berbagai suku di Indonesia. 

Pakar Komunikasi Lintas Budaya Prof. Ahmad Sihabudin menjelaskan, prosesi  pengikatan totopong oleh Abah Usep kepada Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar sebagai simbol ikatan yang kuat antara Pemerintah dan warga Kasepuhan Cisungsang. "Selain itu, pengakuan kepada Al Muktabar sebagai warga Kasepuhan Cisungsang," kata Sihabudin yang juga menjabat sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta). (Rud/Red)

Pertemuan AMMTC ke-17 di Labuan Bajo, Gerbang Polri dan ASEAN Jaga Kawasan dari Kejahatan Transnasional

 

 ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC) ke-17 digelar di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 19-23 Agustus 2023.

Labuan Bajo - ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC) ke-17 digelar di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 19-23 Agustus 2023. Acara yang dihadiri oleh 10 negara ASEAN, satu negara observer yaitu Timor Leste dan tiga negara mitra dialog yaitu China, Jepang dan Korea dibuka oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi melalui virtual pada Senin, (21/8/2023).

Dalam sambutannya, Kepala Negara menyampaikan AMMTC ini penting dilakukan untuk memperkuat penanganan kejahatan transnasional di negara ASEAN. Selain itu, untuk kesiapan menghadapi tantangan global, maka negara ASEAN harus berkomitmen memberantas transnasional crime atau kejahatan lintas negara.

“Dengan kemajuan teknologi saat ini, kejahatan transnasional semakin masif dan dengan cara yang semakin kompleks. Sehingga, penanganannya juga harus adaptif, terutama tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan manusia, dan tindak pidana narkotika,” ujar Jokowi.

Ditambahkan Presiden, negara ASEAN perlu membangun kerja sama berkelanjutan, pertukaran informasi, pemanfaatan teknologi, serta meningkatkan kapasitas dan profesionalitas aparat penegak hukum. Oleh karenanya, dalam AMMTC ke-17 diharapkan semua itu dapat disepakati bersama.

“Saya berharap dalam pertemuan ini dirumuskan akidah kerja sama yang responsif, yang berisi langkah-langkah strategis, sehingga dapat menjaga kawasan ASEAN yang aman, damai, dan sejahtera,” ungkapnya.

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan penyelenggaraan AMMTC ini dilakukan dalam rangka menindaklanjuti semangat dari KTT ASEAN, yang beberapa waktu lalu dideklarasikan dan dilaksanakan di Labuan Bajo, dimana Presiden Jokowi sebagai Keketuaan.

"Kebetulan di AMMTC ini, Polri juga mendapatkan Keketuaan yang sama dan ini 10 tahun sekali untuk mendapatkan Keketuaan. Tentunya ini betul-betul akan kita manfaatkan untuk melaksanakan kerja sama dengan negara-negara ataupun kepolisian-kepolisian yang ada di ASEAN," katanya.

Ia pun berharap pada penyelenggaraan AMMTC ini nantinya akan ada keputusan yang bisa dikerjasamakan terkait dengan pemberantasan kejahatan transnasional crime, yang dimana sempat disinggung Presiden Jokowi, salah satunya permasalahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Kapolri yang juga menjadi Ketua AMMTC ini menyebut kerja sama yang akan dirumuskan nanti akan menjadi deklarasi yang bersejarah. Apalagi, penyelenggaraannya di Labuan Bajo, salah satu tempat yang saat ini menjadi wisata super prioritas.

"Kita mendapatkan kesepakatan kerja sama dalam rangka pemberantasan transnasional crime, dan juga tentunya sekaligus kita terus mengangkat Labuan Bajo sebagai wisata prioritas dan bisa dikenal oleh masyarakat dunia," katanya.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menambahkan, penyelenggaraan AMMTC ini juga akan diikuti oleh para Direktur Imigrasi ASEAN, Sekretaris Jenderal ASEAN, dan delegasi lainnya. Total peserta kegiatan ini mencapai lebih dari 250 orang dengan membahas 10 isu prioritas transnasional crime, seperti kejahatan terorisme, kejahatan dunia maya, penyelundupan senjata, perdagangan satwa liar dan kayu ilegal, perdagangan obat-obatan terlarang, pencucian uang, kejahatan ekonomi internasional, pembajakan laut, penyelundupan manusia, dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Dalam pembukaan acara ini, Sandi menuturkan, Kapolri menyebut walaupun berada di tengah tantangan global dan krisis dunia saat ini, sangat menggembirakan melihat berbagai kemajuan yang dinikmati oleh negara-negara di kawasan ASEAN. Namun penting untuk tetap waspada karena kejahatan transnasional terus menjadi ancaman bagi kawasan.

"Maka pertemuan tahunan AMMTC ini akan berfungsi sebagai platform bagi negara-negara ASEAN untuk menilai kemajuan dan kolaborasi masing-masing negara dalam mengatasi tantangan yang ada dan mengembangkan strategi praktis dan arah menghadapi tindakan masa depan," ucapnya.

Kapolri, lanjut Sandi, mengharapkan draf deklarasi dalam upaya penanggulangan TPPO, terorisme dan penyelundupan senjata dan lainnya dapat disepakati oleh para menteri pada AMMTC. Jika hal tersebut terjadi, Sandi mengatakan, akan menjadi momentum yang tepat dalam pencapaian konkret dalam upaya menciptakan kawasan ASEAN yang aman, melalui peningkatan kerja sama dalam penanggulangan kejahatan lintas negara.

Hasilkan 4 Deklarasi

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan, dalam pertemuan AMMTC ke-17 yang digelar 21-22 Agustus menghasilkan 16 dokumen yang diantaranya adalah terdapat empat deklarasi, dimana tiga diantaranya inisiatif dari Pemerintah Indonesia.

"Kegiatan AMMTC ke-17 saat ini kita menghasilkan 16 dokumen berupa 4 deklarasi, di mana 3 merupakan inisiatif dari Indonesia dan 1 merupakan inisiatif dari Kamboja, 1 program kerja terkait penyelundupan manusia dan 5 pernyataan bersama dan 6 pedoman teknis," kata Sandi dikutip Kamis, 24 Agustus 2023.

Deklarasi pertama yakni Deklarasi Labuan Bajo. Deklarasi ini tentang memajukan proses penegakan hukum dalam memerangi kejahatan transnasional.

Sandi menuturkan, hasil kesepakatan delegasi AMMTC terkait dengan penguatan kerja sama pemberantasan kejahatan lintas-negara dengan semakin efektif dan adaptif.

"Tentunya pesan yang ingin kami sampaikan dalam pertemuan kali ini adalah tidak boleh lagi ada pelaku yang dapat bersembunyi dari kejahatan yang telah dilakukan," kata Jenderal Sigit.

Lebih lanjut, jenderal bintang 2 ini menuturkan, pesan yang ditekankan dalam delapan poin Deklarasi Labuan Bajo, tentang peningkatan kerja sama penegakan hukum dalam memberantas kejahatan transnasional.

Dijelaskan, deklarasi itu sebagai landasan untuk melakukan upaya konkret dalam melakukan kegiatan penegakan hukum kejahatan lintas negara.

"Seperti Police to Police, handling over, joint investigation dan mutual legal assistant. Kemudian meningkatkan pertukaran informasi yang cepat dan aman, meminta barang-barang yang terkait dengan kejahatan transnasional dan memfasilitasi pertukaran ahli dan personel dalam berbagai kegiatan kerja sama antar negara," katanya.

Kedua deklarasi ASEAN, salah satu deklarasi yang diinisiasi Indonesia ini berisi kerja sama melindungi saksi dan korban kejahatan transnasional telah disetujui seluruh peserta.

"Jadi ini adalah komitmen kita bahwa masyarakat merupakan pihak yang dirugikan dari kejahatan tersebut dan kami berkomitmen untuk terus mengembangkan mekanisme perlindungan korban yang efektif dalam bentuk perlindungan fisik pengobatan, psikologis dan pemulihan sosial demi memulihkan hak-hak korban," tuturnya.

Lebih dalam, sambung Sandi, deklarasi ketiga yakni deklarasi ASEAN tentang pengembangan kemampuan regional terkait peringatan dini dan respon dini atau early warning dan early respon, terkait dengan pencegahan dan penanggulangan radikalisai dan kekerasan berbasis ekstrimisme yang juga diinisiasi Indonesia.

Kemudian satu deklarasi lainnya, yang merupakan inisiatif Kamboja yaitu deklarasi ASEAN tentang pemberantasan penyelundupan senjata api. Deklarasi ini merupakan wujud komitmen ASEAN untuk pemberantasan penyelundupan senjata api melalui kerja sama dan pendekatan komprehensif mulai dari kampanye bahaya penyelundupan senjata api, pertukaran informasi dan berbagai upaya lainnya.

Kemudian selain deklarasi, dalam kegiatan ini juga telah dilakukan penandatanganan 6 MoU dengan negara-negara ASEAN yaitu Kamboja, Laos, Malaysia, Singapura, Thailand dan Vietnam di bidang pencegahan dan pemberantasan kejahatan transnasional hingga pengembangan kapasitas.

"Kami juga melakukan dua bilateral meeting dengan Malaysia dan Jepang serta pertemuan khusus dengan empat negara yaitu Singapura, Laos, Cina, dan Vietnam terkait kerjasama penegakan hukum, pengembangan kapasitas, pertukaran teknologi dan kegiatan-kegiatan lain untuk meningkatkan stabilitas keamanan di kawasan," katanya.

Sandi mengatakan, beberapa hal yang disepakati dalam AMMTC menjadi awal baik untuk bersama-sama, terutama negara-negara ASEAN untuk memerangi dan memberantas transnasional crime ke depan.

"Sesuai dengan tema ASEAN, 'ASEAN Matters: Epicentrum of Growth', semoga AMMTC kali berkontribusi terhadap stabilitas kamtibmas dan perdamaian di kawasan ASEAN," katanya.

Kegiatan AMMTC ke-17 di Labuan Bajo Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur diakhiri penyerahan Keketuaan AMMTC ke-18 dan Keketuaan ASEAN Senior Official Meeting On Transnational Crime (SOMTC) ke-24 tahun 2024 kepada negara Laos. (Sal/Red).